Opini Oleh: Dwi Rizky
Lensa Berita, Media sosial telah menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan dalam perkembangan negara demokrasi modern. Platformnya yang terbuka dan mudah diakses telah membuka peluang baru bagi partisipasi masyarakat dalam diskusi kebijakan dan pengawasan pemerintah. Di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi alat penyebaran misinformasi dan mempolarisasi masyarakat.
Oleh karena itu, peran media sosial dalam meningkatkan demokrasi politik harus dipandang secara kritis dan digunakan dengan hati-hati. Salah satu kontribusi positif media sosial adalah kemampuannya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Media sosial memungkinkan individu dan kelompok masyarakat dengan mudah berbagi informasi, mengorganisir gerakan, dan memperkuat suara mereka tanpa bergantung pada media arus utama.
Hal ini mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan untuk didengar. Namun media sosial juga rentan terhadap penyebaran informasi palsu (misinformasi) dan kampanye gelap yang dapat memecah belah masyarakat. Meningkatnya polarisasi politik dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik dapat mengancam stabilitas demokrasi.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi di media sosial. Selain itu, diperlukan peran pemerintah dan regulator untuk membuat peraturan yang tidak hanya menjamin kebebasan berekspresi di media sosial, namun juga membatasi penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian yang dapat merusak keharmonisan sosial. Peraturan ini harus dilaksanakan secara bijaksana dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang justru dapat menghambat demokrasi.
Media sosial memungkinkan masyarakat lebih terbuka terhadap kinerja pemerintah dan memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menyampaikan pendapatnya melalui media sosial yang lebih mudah diakses. Namun media sosial juga mempunyai dampak negatif seperti munculnya misinformasi yang patut diwaspadai. Media sosial telah mengubah lanskap kehidupan kita, termasuk dunia politik.
Pada akhirnya, media sosial hanyalah sebuah alat, dan cara penggunaannya menentukan dampaknya terhadap demokrasi. Masyarakat yang terpelajar dan kritis dalam menangani informasi, serta pemerintah yang bertanggung jawab melindungi kebebasan berekspresi dan membatasi penyebaran informasi yang salah, harus secara aktif menggunakan media sosial untuk meningkatkan kualitas demokrasi politik.
(Kontributor Mahasiswa UIN RADEN FATAH Palembang)
