Penulis Opini:Agung Ketua (KPB) Jum’at (14/6/2024)
Banyuwangi|Dalam dunia yang modern ini Salah satu konsekwensi orang- orang yang memiliki sikap kritis adalah mereka akan tidak sanggup melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
Mereka akan sangat peka dengan kondisi yang ada di sekitarnya, atau di mana saja mereka berada. Kepekaan itu sebenarnya karena ia peduli akan segala fenomena dan realitas yang dilihat dan dirasakan tidak baik atau tidak seperti seharusnya
Mereka akan selalu mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pejabat Pemerintah dalam bentuk mengkritisi.Karena seringnya mereka mengertik, kelompok-kelompok kritis ini banyak tidak disukai orang, terutama pihak dari pejabat dan para penjilat
Biasanya, yang paling alergi dengan kritik tersebut adalah penjilat yang berada di dekat pejabat pemerintah
Penjilat-penjilat itu akan melihat orang kritis itu busuk dan lawan. Wajar saja, kalau yang mengritik sering dianggap nyinyir dan terlalu banyak mengurus sikap dan kebijakan para pejabat pemerintah
Mereka bahkan sering berkata, kalau mau kritik yang membangun. Ya, membangun, tidak menjatuhkan. Ya, namanya saja kritik, mengapa harus dituntut yang sifatnya membangun dan sebagainya? Mereka yang kritis bukan berarti harus merancang sendiri, memberi solusi. Mereka adalah orang-orang yang bisa membaca kelemahan dan kelebihan.
Mereka bisa berkata, mengapa harus dituntut memberikan solusi? Mereka tidak punya kewajiban memberikan solusi, walau sering bersedia memberikannya. Itulah hebatnya mereka yang kritis itu, walau tidak disukai atau dibenci karena kritik dan sikap kritisnya.
Sehingga didalam Pemerintahan pun orang-orang kritis tidak diperlukan. Dalam kata lain, biasanya orang kritis itu tidak dipakai.
Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hadirnya berbagai macam media social ( medsos) memberikan ruang yang sangat besar, bukan saja bagi para pengeritik tetapi juga para penjilat penguasa untuk menyalurkan Kritikan dan strategi dalam hal menjilat.
Pada sisi lain,penjilat cenderung fokus pada hasil yang cepat dan praktis, bahkan kadang tidak melalui upaya serta proses yang harus dijalani. Seringkali, mereka hanya berpikir tentang keuntungan pribadinya atau kelompoknya.
Sejatinya, tugas pejabat pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dengan adil dan transparan. Namun, sayangnya, pemerintah juga rentan terjerumus dalam konflik kepentingan. Terkadang, kekuasaannya disalahgunakan dengan memprioritaskan kelompoknya atau kepentingan pribadinya.
Dalam kondisi demikian, orang-orang idealis seringkali mengkritisi pemerintah saat menemukan kejanggalan di pemerintahan, seperti adanya dugaan korupsi. Tindakan ini tentunya berdampak rasa ketidaknyamanan bagi pejabat pemerintah dan para penjilat Ironisnya, orang-orang yang masih teguh pada prinsip idealismenya ini, seringkali dianggap sebagai provokator atau bahkan penghambat pembangunan.
Pada kesempatan ini, para penjilat sering memanfaatkan situasi tersebut. Mereka berdiri sebagai alat pemerintah, sangat galak dan rajin menggonggong kepada kelompok oposisi
Dan orang-orang idealis di masyarakat. Juga menjadi alat legitimasi dari berbagai kebijakan pemerintah.
