Banyuwangi,Lensaberit.online|Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam melakukan kegiatan di daerah.
Pertanyaan nya,apakah peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastuktur selama ini mampu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur tersebut?
Dari pertanyaan di atas saya hanya menguji sejauh mana peningkatan anggaran pemerintah daerah di sektor infrastruktur, serta melihat bagaimana pengaruh korupsi terhadap kualitas tata kelola infrastruktur itu (contoh kasus: jalan-irigasi,serta bangunan gedung)
Ini saya duga sangat jelas.Peningkatan anggaran daerah tidak mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah.
Namun ternyata peningkatan pada sisi anggaran tidak secara signifikan menyebabkan peningkatan kualitas infrastruktur (khususnya jalan,irigasi) bahkan malah semakin tinggi tingkat kerusakannya.Hal ini membuktikan, peningkatan investasi publik untuk infrastruktur ternyata tidak produktif bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi! Hal ini, dalam temuan kami, disebabkan karena adanya faktor korupsi yang memperburuk kinerja tersebut
“Korupsi tersebut biasa dilakukan oleh pelaksana proyek yang menyuap pejabat publik dengan adanya komisi balas jasa dari pemenangan tender proyek, infrastruktur fisik sehingga mengorbankan mutu infrstruktur yang dibangun.Atau juga adanya tekanan dari Dinas terkait kepada pemenang tender, serta adanya dugaan jual beli proyek dikalangan pemerintahan daerah
Dari itu saran saya sebagai penulis: Pemerintah daerah dapat membentuk Tim Adhoc berisikan para ahli dari pihak ketiga non-pemerintah. Audit terhadap proyek pemerintah yang dikerjakan oleh pihak ketiga sebaiknya juga dilakukan pada saat proses pengerjaan proyek tersebut dilakukan sehingga dapat meminimalisir peluang-peluang kecurangan yang dapat menjadi peluang korupsi.
Penulis: Agung Bramantyo Ketua Komunitas Pemerhati Banyuwangi : Selasa 28/5/2024.
