Palembang, lensa berita. Online
Ketua Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2Ki), Maulana AHA, mengumumkan akan melanjutkan aksi demonstrasi Jilid 2 dengan tuntutan tegas terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palembang.
Aksi ini didorong oleh dugaan adanya praktek kolusi dan nepotisme dalam proses tender proyek pembangunan jalan di Kecamatan Gandus yang bernilai 4 miliar rupiah.
Dalam pernyataan resminya, Maulana AHA menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat atas lambannya penanganan kasus yang melibatkan oknum pejabat publik.
A2Ki menilai bahwa praktek kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
Maulana AHA menegaskan tiga poin utama dalam tuntutannya:
1. Meminta Kejati Sumsel untuk segera memanggil dan memeriksa oknum Kepala Dinas PUPR Kota Palembang yang diduga terlibat dalam praktek kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang tender proyek pembangunan jalan di Kecamatan Gandus. Menurutnya, proses tender yang seharusnya transparan dan adil telah dicederai oleh kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
2. Mendesak Kejati Sumsel untuk memeriksa harta kekayaan atau LHKPN oknum Kepala Dinas PUPR Kota Palembang yang diduga tidak sesuai dengan yang dilaporkannya. A2Ki mencurigai adanya Indikasi ketidaksesuaian antara harta kekayaan yang dilaporkan dengan kenyataan di lapangan, yang mengindikasikan adanya praktek-praktek yang tidak jujur dalam penyelenggaraan jabatan publik.
3. Mendesak PJ Walikota Palembang untuk segera mengganti dan mencopot oknum Kepala Dinas PUPR Kota Palembang yang terindikasi terlibat dalam praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Maulana AHA menegaskan bahwa pejabat publik yang terlibat dalam praktek KKN tidak layak untuk memegang jabatan strategis yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Aksi demonstrasi Jilid 2 ini direncanakan akan digelar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kantor Walikota Kota Palembang.
Para peserta aksi, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis anti korupsi, akan membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka.
Maulana AHA juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam aksi ini. “Ini bukan hanya perjuangan A2Ki, tetapi perjuangan seluruh masyarakat Palembang untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujarnya.
Ia berharap aksi ini dapat menjadi momentum bagi penegak hukum dan pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menangani kasus-kasus korupsi dan menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Aksi Jilid 2 ini juga akan diisi dengan orasi dari berbagai tokoh masyarakat dan aktivis anti korupsi, yang akan menyampaikan pandangan mereka mengenai pentingnya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan.
Mereka berharap bahwa aksi ini akan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan dapat menjadi pendorong bagi perubahan yang lebih baik di Kota Palembang,”pungkasnya.***
(Ling ling jovi)
