Banyuwangi|Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus (UNTAG) 1945 Banyuwangi menggelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi. Aksi tersebut sebagai bentuk protes para mahasiswa adanya efesiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah.
Selain melakukan orasi, dalam kegiatan itu juga diwarnai dengan aksi pembakar ban di tengah jalan. Beruntung, aparat kepolisian yang bersiaga mengamankan aksi tersebut langsung turun memadamkan api. Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviano Pratama mengatakan, dunia pendidikan yang menjadi tombak pembangunan generasi penerus bukannya ditambah anggaranya justru juga ikut dipangkas. Sehingga kaum intelektual muda itu menilai, pemangkasan dana untuk program pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah.
“Contohnya seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran. Selain itu, banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran,” Kata Deni, Senin, 17 Februari 2024.
Lebih lanjut Deni menjelaskan, jika mahasiswa menuntut pemerintah agar fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas. Mereka berharap agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
“Hasil dari kajian kami, ada 7 point tuntutan yang kami suarakan, diantaranya yaitu:
1. Meningkatkan Mutu Kualitas Pendidikan: Mahasiswa menuntut agar peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama, dengan fokus pada pengembangan kurikulum, fasilitas, dan pengajaran.
2. Menolak IUP Tambang di Kampus: Tuntutan ini menegaskan penolakan terhadap izin usaha pertambangan yang diberikan kepada institusi pendidikan, yang dianggap dapat merusak integritas akademik dan lingkungan.
3. Prioritas Anggaran Pendidikan: Mahasiswa meminta agar anggaran untuk pendidikan tidak dipangkas dan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 tahun 2023, yang menetapkan minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan.
4. Tindak Tegas Kekerasan Seksual: Tuntutan ini menyerukan tindakan tegas terhadap kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua mahasiswa.
5. Menolak Kenaikan UKT dan Biaya Pendidikan: Mahasiswa menolak segala bentuk kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya pendidikan yang disebabkan oleh pemangkasan anggaran.
6. Mendesak Kajian Kebijakan Anggaran: Tuntutan ini meminta presiden dan pemerintah untuk melakukan kajian mendalam mengenai efisiensi anggaran yang ada, agar tidak berdampak negatif pada sektor pendidikan.
7. Meningkatkan Gaji Honorer: Mahasiswa menuntut peningkatan gaji bagi tenaga pendidik honorer, seperti guru dan dosen, sesuai dengan ketentuan dalam UU Guru dan Dosen yang menjamin penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum.
Dari ketujuh menunjukkan itu, menunjukkan kepedulian kami terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, serta harapan untuk perbaikan kebijakan pendidikan di Indonesia,” Urainya.
Aksi yang digelar sekitar pukul 11.00 WIB tersebut, membuat salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi yaitu Michael Edy Hariyanto datang untuk menemui peserta aksi. Mereka pun duduk bersama sembari di tengah jalan untuk membahas langkah dewan dalam menyampaikan aspirasi para mahasiswa.
Michael mengaku bangga dengan anak-anak mahasiswa yang turun kejalan karena peduli dunia pendidikan. Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat ini menegaskan jika semua tuntutan mahasiswa masuk akal, dan pihaknya berjanji akan meneruskan ke pemerintah pusat.
“Semua tuntutan adik-adik mahasiswa berdasarkan kajian yang matang, mereka berharap pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” Ujarnya.
Masih menurut Michael, dari dulu dewan telah menyuarakan nasib guru honorer supaya gaji mereka diperhatikan. Sehingga para guru bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.
“Kami akan meneruskan ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati”. pungkasnya.
