Banyuwangi,Lensaberita.online|Rapat Dengar Pendapat atau Hearing yang dijadwalkan oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, diwarnai dengan ketidakpuasan karena ketidakhadiran Kepala Cabang Dinas Pendidikan di acara tersebut. Padahal dalam kegiatan itu dihadiri oleh dua lembaga yaitu Pemerintah Pendidikan Anak Bangsa (PPAB) dan Sekretariat Bersama Rakyat Belambangan Bersatu (SRBB).
Kekecewaan tersebut di ungkapkan oleh salah satu peserta hearing yaitu Bondan Madani Ketua Umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR). Menurutnya percuma diagendakan acara semacam ini, jika si pemangku kebijakan (Ahmad Jaenuri) tidak hadir.
“Ini tidak bisa ditolerir lagi, lembaga legislatif Banyuwangi tidak dihargai. Dan hal ini memicu kami anak-anak muda untuk turun kejalan,” Kata Bondan, 01/08/2024.
Masih kata Bondan, dirinya secara pribadi merasa terhina oleh apa yang dilakukan KACABDIN. Apalagi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ruliyono selaku Pimpinan DPRD tadi, hal itu tambah membuat pihaknya menyakini bahwa Jaenuri meremehkan orang Banyuwangi.
“Tadi kita mendengar sendiri omongan dari pak Ruli, Ketua DPRD dan SEKDA saja sulit untuk berkomunikasi. Apalagi kami yang hanya seorang aktivis, maka kesimpulan kami tidak ada kata lain yaitu Copot Jaenuri dari Banyuwangi,” Ujarnya.
Aktivis yang dijuluki Si Raja Demo ini menambahkan, bahwa pihaknya sudah bersabar dengan mengikuti arahan dari pak Asisten Perekomian dan Pembangunan. Karena pada saat itu ketika pihaknya akan melakukan demonstrasi ditengahi oleh Pak Dwi dengan dasar adanya Internasional Tour De Banyuwangi Ijen.
“Perlu teman-teman ingat, PIJAR sebenarnya melakukan demonstrasi. Tetapi karena ada even ITDBI dan difasilitasi pak Dwi, kami batalkan kegiatan itu. Kemudian hasil dari pertemuan itu disepakati jika akan ada pertemuan lagi. Tapi tadi ada pertemuan, malah yang bersangkutan tidak hadir,” Tegasnya.
Seperti diketahui bersama, gejolak demi gejolak bermunculan di dunia pendidikan Banyuwangi khususnya tingkat SLTA. Maka, sudah seyogyanya Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi (Eksekutif dan Legislatif) mengambil tindakan.
“Kami akan mendesak Bupati Banyuwangi untuk membuat surat keberatan dengan adanya KACABDIN. Dan kami juga akan mendesak agar DPRD Banyuwangi merekomendasikan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memindahkan Jaenuri dari Banyuwangi,” Pungkasnya.
“Dalam waktu dekat kami akan bersurat dan segera kami akan melakukan demonstrasi. Hal ini tidak bisa ditawar lagi,” Imbuhnya.
