KEDIRI – Deny Widyanarko, Calon Bupati Kediri nomor urut 01 menyiapkan program pemerataan pembangunan sebagai salah satu program unggulan hingga kawasan dusun di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebesar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per tahun diharapkan pada akhirnya bisa memajukan wilayah setempat.
Deny menegaskan bahwa anggaran Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per dusun itu diberikan kepada masyarakat untuk dikelola langsung, sebagai pendanaan untuk program pembangunan dusun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri, jumlahnya mencapai Rp 3,6 triliun per tahun.
“Program pembangunan dusun dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, entah digunakan dalam bidang pembangunan, UMKM, itu terserah masyarakat di dusun karena meraka yang merasakannya,” ujar Deny, belum lama ini.
Deny menjelaskan, dengan program tersebut, masyarakat dapat memilih prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kondisi dusun. Program yang dirancang itu nantinya akan menggunakan sistem ploting agar ke depannya tidak terjadi kesamaan data atau data ganda.
“Jika basisnya desa, itu saya rasa tidak bisa merata, karena kadang anggaran tersebut juga dibagi untuk dusunnya ke bawah. Kalau kami ya basisnya progam Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per dusun per tahun,” jelasnya.
Lanjut Deny, dengan adanya program seperti itu, ia optimistis dapat menjadikan Kediri sebagai kabupaten yang hebat, terutama dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
“Saya yakin itu nanti akan bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat guna terwujudnya kemajuan dusun. Makanya, kalau dusunnya maju, desanya juga akan menjadi kuat. Desa kuat itulah yang akan mengantarkan Kabupaten Kediri menjadi hebat. Makanya, tagline saya: ‘Desa Kuat Kediri Hebat’,” tandasnya.
Disinggung terkait dugaan sejumlah oknum (Aparatur Sipil Negara) ASN Kabupaten Kediri yang tidak netral dalam Pilkada tersebut, Deny menyerhkan kepada Bawaslu Kabupaten Kediri.
“Itu ranah Bawaslu Kabupaten Kediri, serahkan kepada Bawaslu, karena itu tugas mereka,” ungkapnya.
Ditempat terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatu Negara (LPKAN) Indonesia, R. Mohammad Ali Zaeni mengingatkan kepada masyarakat bahwa gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 tinggal hitungan hari.
Sejumlah pihak berharap ajang kontestasi politik ini berjalan dengan aman dan damai, guna menentukan calon pemimpin daerah yang lebih baik.
Menurutnya, Pilkada bukan hanya sebatas memberikan hak suara, atau memilih calon pemimpin, namun masyarakat harus mengetahui visi misi serta rekam jejak calon kepala daerah tersebut.
“Masyarakat perlu paham dan mengetahui track record calon. Sehingga hasil Pilkada akan melahirkan pemimpin yang pada prosesnya menjadi pengambil kebijakan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Ali Zaeni saat ditemui wartawan, Kamis (21/11/2024).
Sebagai Ketua Umum DPP. LPKAN Indonesia, Ali Zaeni juga mengingatkan, kepada aparatur sipil negara (ASN) agar tetap menjaga asas netralitas. ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak sepatutnya berpihak dalam kepentingan politik, tetapi harus mementingkan kepentingan masyarakat.
“ASN tidak boleh berpihak pada orientasi politik tertentu. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” pungkasnya. (Wildan)
