Lensaberita.online| Potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jelang pelaksanaan pilkada disinyalir meningkat. Dari berbagai modus yang dilakukan, ijon proyek-proyek dengan pihak ketiga menjadi yang paling banyak digunakan.
Karena saat ini ada pergeseran tren yaitu, penyimpangan dana APBD. Jika sebelumnya penyimpangan paling banyak dengan menggunakan dana hibah dan bansos, kini lagi ngetren modus ijon program dan proyek. Sebab ijon program dan proyek dianggap memiliki nilai paling besar bila dibandingkan dengan modus lain.
Yang pasti nilainya juga cukup besar untuk modal pilkada. Baik pemberian proyek atau kemudahan pemberian izin ke pihak ketiga. Mereka pasti mau memberikan sejumlah fee yang bisa digunakan saat pilkada.
Dan proyek-proyek yang sering diijon adalah infrastruktur dan alat kesehatan karena memiliki nilai yang cukup besar. Selain ijon proyek dan program, tidak ada lagi modus lain, yang juga sering digunakan untuk menghimpun dana adalah pemanfaatan dana hibah/bansos.
Penyalahgunaan APBD ini didesain sedemikian rupa. Sebab untuk memastikan proyek, program, ataupun perizinan jatuh ke tangan pemodal, hal itu harus dimulai sejak perencanaan sampai implementasi.
Apalagi di saat yang sama para pihak ketiga akan benar-benar memanfaatkan peluang ini untuk mengambil keuntungan. Di daerah, lanjutnya, proyek-proyek pemerintah daerah (pemda) begitu menggiurkan. Praktik suap untuk mendapatkan proyek pun masih kerap terjadi. “Misalnya menjalankan proyek Rp2 triliun itu keuntungannya 30-40%. Dengan memberikan fee untuk pilkada, pemodal mendapatkan jaminan mendapatkan proyek terebut.
Penulis Agung Bramantyo, Ketua (KPB) Komunitas Pemerhati Banyuwangi: “Awasi”APBD Rawan Bancakan Jelang Pilkada” di Ruang Gesah, Banyuwangi, Kamis (6/6/2024).
