Banyuwangi,Lensaberita.online- Pasca serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi dari Kajari yang lama Mohammad Rawi SH.,MH ke Kajari yang baru Suhardjono, SH.,MH. Tanggal 8 Februari tahun 2023 hingga kini, beberapa kasus dugaan korupsi yang ramai di mediakan tidak ada penanganan. Bahkan, yang nyata nyata sudah ada penetapan tersangka kasus dugaan korupsi seakan lenyap di telan bumi.
SUHARDJONO, SH.,MH langsung dilantik oleh Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. MIA AMINATI, SH., MH. Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi dipimpin oleh sosok yang tangguh, pemberani dan tanpa kompromi persoalan korupsi yaitu MOHAMMAD RAWI, SH., MH.
Sosok Mohammad Rawi, SH.,MH memiliki jiwa pemberani, tegas dan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, khususnya persoalan dugaan tindak pidana korupsi. Mohammad Rawi, SH.,MH mampu memecahkan rekor dengan adanya beberapa tersangka dari kalangan eksekutif di Banyuwangi. Sejak era mantan Bupati Ratna hingga ke Bupati Anas dan hingga sekarang era Bupati Ipuk, hanya era kepemimpinan Mohammad Rawi, SH.,MH yang mampu memberikan produk hukum persoalan dugaan tindak pidana korupsi.
Penulis menilai, penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Banyuwangi sejak dijabat Kajari yang sekarang merupakan era penegakan hukum yang terburuk. Tentunya, hal itu memicu ketidakpercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum.
Saat ini, kasus yang sedang ramai adalah penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat yang belakangan diduga ada peran anggota DPRD. Mampukah Kajari Banyuwangi yang baru mengungkap dugaan korupsi dana hibah sebagaimana terbongkarnya dana hibah DPRD Provinsi Jatim?. Benarkah penegakan hukum hanya tajam kepada masyarakat miskin istilah kata hukum tajam kebawah tumpul keatas?.
Satu – satunya harapan penindakan dugaan kasus korupsi menurut masyarakat hanyalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sayang, lembaga tersebut tidak memiliki jaringan institusi hingga kedaerah sebagaimana kepolisian dan kejaksaan.
Veri Kurniawan ( FOSKAPDA )
